JakartaTalks.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa prihatin melihat situasi hukum di Indonesia saat ini. Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, justru terlihat lemah dan didikte oleh bandit-bandit yang berkuasa.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam Program Terus Terang yang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’. Dalam program ini, Mahfud menyoroti sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, kasus pagar laut, kasus suap hakim yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan kasus mobil dinas pejabat RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya merasa prihatin dan terluka melihat situasi ini. Bukan hanya karena ketidakadilan yang terjadi, tetapi juga karena rasa nasionalisme saya yang terluka. Bagaimana mungkin negara sebesar ini didikte oleh bandit-bandit yang tidak bertanggung jawab? Ini sangat menyakitkan. Negara yang seharusnya menjadi panutan, malah terlihat seperti kampungan,” ujar Mahfud MD pada Selasa (14/1/2025), seperti dilansir pada Rabu (15/1/2025).
Mahfud juga menyoroti sikap pejabat yang sering kali saling lempar tanggung jawab dan tidak mau mengakui kesalahan yang terjadi. Padahal, menurut Mahfud, setiap orang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Contohnya saja kasus mobil dinas RI 36, semua orang saling menyalahkan dan mengaku tidak tahu. Padahal, sudah jelas ada aturan yang mengatur penggunaan mobil dinas. Baru setelah terjadi keributan, mereka baru mengakui dan mengelak. Ini sangat memalukan,” ungkapnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa mobil dinas pejabat tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa adanya pejabat yang bersangkutan di dalamnya. Ia juga membagikan pengalaman pribadinya selama menjadi pejabat, bahwa istrinya pun tidak diperbolehkan naik mobil dinas tanpa kehadirannya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ, tidak boleh. Setiap menit harus dicatat siapa yang menggunakan mobil tersebut. Tidak boleh ada orang lain yang menggunakan mobil dinas tersebut,” tegas Mahfud MD.
“Tetapi sekarang, mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan sampai ada yang mengaku tidak tahu siapa yang menggunakan mobil tersebut. Ini sangat memalukan dan menunjukkan bahwa pejabat kita tidak jujur,” tambahnya.
