Jakartatalks.com – Komisi Yudisial (KY) mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA). Hal ini diungkapkan oleh Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata saat ditanya oleh awak media mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk proses seleksi tersebut.
Menurut Mukti, besaran anggaran yang dibutuhkan sangat bergantung pada jumlah permintaan yang diajukan oleh MA. Pada tahun ini, KY diminta untuk melaksanakan seleksi 19 calon Hakim Agung dan calon Ad Hoc. Mukti menyebutkan bahwa standar anggaran untuk satu penyelenggaraan seleksi minimal adalah Rp5 miliar, namun jumlah permintaan yang lebih banyak akan mempengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Kita akan menghitung ulang, termasuk juga karena jumlah pendaftar yang cukup banyak. Jika pendaftarannya banyak, maka proses seleksinya juga akan membutuhkan anggaran yang lebih besar,” ujar Mukti dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Jumat (7/2/2025).
Meskipun demikian, Mukti menyatakan bahwa dia tidak mengetahui secara pasti rincian besaran anggaran yang akan dibutuhkan. Namun, dia menegaskan bahwa ada banyak faktor yang akan memengaruhi besaran anggaran yang diperlukan untuk menjalankan proses seleksi calon hakim tersebut.
KY juga memastikan bahwa tidak ada pemotongan gaji pegawai meskipun lembaganya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Mukti menyebutkan bahwa efisiensi anggaran KY akan mencapai 54 persen dari total pagu anggaran pada tahun 2025.
“Khusus untuk gaji, kita tidak akan memotongnya. Kami akan melakukan efisiensi di bagian-bagian anggaran yang lain,” jelas Mukti.
Dia juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan pada beberapa hal yang berkaitan dengan kelembagaan KY, baik di pusat maupun di kantor perwakilan KY di daerah. Namun, dia belum memberikan rincian mengenai bagian mana saja yang akan diefisiensikan.
“Kami akan menyesuaikan semua hal, kami akan melakukan efisiensi di kantor KY Pusat maupun di daerah. Kami juga sedang mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran yang telah diefisiensikan,” tutupnya.
