Perubahan Hukum Pidana dan Acara Pidana di Indonesia
Pada hari Jumat, 2 Januari 2026, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara resmi berlaku. Perubahan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum. Salah satu pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, memberikan pandangan terkait dampak dari perubahan tersebut.
Bivitri menyampaikan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru bisa memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Ia mengkhawatirkan bahwa penegakan hukum akan menjadi sesuatu yang membuat masyarakat takut, bukan justru merasa aman. Menurutnya, penegakan hukum seharusnya menciptakan rasa aman dan ketertiban, tetapi ia khawatir bahwa hukum ini justru akan digunakan untuk memperkuat kekuasaan orang-orang yang memiliki uang atau pengaruh.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa aspek dalam KUHP masih memiliki watak kolonial, meskipun pemerintah menyatakan bahwa perubahan dilakukan untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial. Bivitri menjelaskan bahwa watak kolonial biasanya bersifat membelenggu, dan menurutnya, KUHP baru ini masih memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya adalah aturan tentang penghinaan kepada pejabat, yang dinilai sangat ketat dan bisa digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah.
Selain itu, Bivitri mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Ia menilai bahwa banyak kasus di mana seseorang ditangkap tanpa alasan yang jelas, lalu disuruh “menjalani saja”. Hal ini dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, dan finansial bagi individu yang terkena dampaknya.
Meski KUHP dan KUHAP baru telah berlaku, Bivitri menyatakan bahwa keduanya masih bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan bahwa gugatan bisa dilakukan melalui uji formil dan uji materil. Meskipun uji formil sudah lewat karena undang-undang sudah diundangkan, uji materil tidak memiliki batas waktu. Saat ini, ia menyebut bahwa sudah ada beberapa pihak yang siap mengajukan permohonan gugatan ke MK.
Tanggapan Pemerintah
Dalam rangkaian pernyataannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru bukanlah akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berdaulat.
Yusril menjelaskan bahwa KUHAP baru menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru. Menurutnya, KUHAP lama belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang berkembang setelah amendemen UUD 1945. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pembaruan untuk mendukung penerapan KUHP yang baru.
Perubahan ini, menurut Yusril, merupakan proses panjang yang dimulai sejak era Reformasi 1998. Ia menilai bahwa KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 bersifat represif dan kurang memperhatikan keadilan restoratif serta perlindungan HAM.
Pendekatan Baru dalam Hukum Pidana
Yusril menegaskan bahwa KUHP baru mengambil pendekatan dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Ia menyebut bahwa KUHP baru mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya; menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat; serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional.
Selain itu, KUHAP baru diperkuat dengan prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hak korban dan saksi diperkuat, serta diatur restitusi dan kompensasi. Prinsip single prosecution (penuntutan tunggal) dan pemanfaatan teknologi digital juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi peradilan.
