Kasus Korupsi di Kementerian Agama: Dari Pengadaan Alquran Hingga Kuota Haji
Kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya terbatas pada satu periode atau kasus tertentu. Berbagai dugaan tindakan tidak etis dan penyalahgunaan wewenang telah muncul sejak beberapa tahun lalu, termasuk dalam pengelolaan kuota haji. Baru-baru ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau lebih dikenal dengan Gus Yaqut, ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait kuota haji tambahan 2024. Penetapan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kemenag.
Penetapan Tersangka Kuota Haji 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gus Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Proses diskresi pembagian 20.000 kuota haji tambahan diduga melibatkan perbuatan melawan hukum, termasuk kemungkinan aliran uang dari pihak-pihak tertentu seperti penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel haji.
Penyidik KPK menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan peran aktif tersangka dalam proses distribusi kuota serta dugaan adanya aliran dana. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun membuat kasus ini menjadi salah satu yang paling serius dalam sejarah Kemenag.
Sejarah Korupsi di Kemenag
Kasus korupsi di Kemenag bukanlah hal baru. Sejak era 2000-an, berbagai bentuk tindakan tidak etis telah terungkap, mulai dari korupsi pengadaan Alquran, Dana Operasional Menteri (DOM), hingga jual beli jabatan.
Korupsi Pengadaan Alquran dan Laboratorium Madrasah
Pada 2011 dan 2012, terjadi dugaan korupsi dalam pengadaan Alquran dan laboratorium madrasah. Empat orang terlibat dalam kasus ini, yaitu dua pegawai Direktorat Bimas Islam Kemenag, Dendy Prasetia dan Ahmad Jauhari; anggota Badan Anggaran DPR Zulkarnaen Djabbar; serta politikus Golkar Fahd El Fouz.
Dalam kasus ini, Djabbar bersama anaknya Dendy Prasetia dan Fahd dinyatakan menerima total uang sebesar Rp14,3 miliar dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus. Mereka memengaruhi pejabat Kemenag agar PT Batu Karya Mas menjadi pemenang tender laboratorium komputer MTS dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A31) sebagai pemenang pengadaan Alquran.
Korupsi Dana Operasional Menteri (DOM)
Pada 2014, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terbukti menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi seperti pengobatan anaknya dan wisata. Ia menyelewengkan DOM sebesar Rp1,8 miliar. Akibatnya, ia divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta. Namun, vonisnya diperberat menjadi 10 tahun setelah mengajukan banding.
Korupsi Haji oleh 3 Menag
Selain Gus Yaqut, korupsi haji juga pernah dilakukan oleh dua mantan Menag sebelumnya, yaitu Said Agil Husin Al Munawar dan Suryadharma Ali. Said Agil dinyatakan menerima uang sebesar Rp4,5 miliar selama menjabat, sementara Suryadharma melakukan kecurangan dalam pengangkatan petugas panitia haji di Arab Saudi.
Jual Beli Jabatan di Kemenag
Kasus jual beli jabatan juga pernah terjadi di Kemenag. Politikus PPP Romahurmuziy (Rommy) terbukti menerima suap dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kabupaten Gresik. Ia divonis dua tahun penjara, tetapi hukumannya disunat menjadi satu tahun setelah mengajukan banding.
Perlu Reformasi di Sektor Kemenag
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Kemenag menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan pengawasan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi menyeluruh di sektor ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta kuota haji harus ditingkatkan agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan wewenang.
