Perubahan Aturan Dokumen Tanah yang Harus Diketahui
Mulai tanggal 2 Februari 2026, dokumen tanah seperti girik, letter C, hingga Petok D tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan resmi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan aturan tersebut, dokumen tanah adat milik perorangan wajib didaftarkan maksimal lima tahun sejak PP ditetapkan pada 2 Februari 2021. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan hak atas tanah dan mencegah konflik atau sengketa yang bisa terjadi akibat ketidakjelasan kepemilikan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian mengimbau masyarakat yang memiliki dokumen tanah seperti girik, letter C, hingga Petok D agar segera mengubahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). SHM adalah bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang sah dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Apa yang Terjadi Jika Surat Tanah Tidak Diubah Menjadi SHM?
Shamy menyatakan bahwa surat tanah yang belum diubah menjadi SHM hingga 2 Februari 2026 tidak serta merta akan diabaikan. Dia menjelaskan bahwa surat tanah tersebut masih bisa digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya SHM.
Dia juga memastikan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir jika tanah mereka belum diubah menjadi SHM.
Tanah Tanpa SHM Tidak Otomatis Menjadi Milik Negara
Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 95 PP yang menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan, masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir.
Pasalnya, tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab.
Cara Mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat
Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan cara membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy.
Biaya Pengurusan Sertifikat
Adapun biaya pengurusan sertifikat, Shamy menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya. Masyarakat bisa melihat detail biayanya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
“Seluruh biaya pengurusan sertifikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku,” kata dia. Masyarakat bisa menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.
Jenis Surat Tanah yang Tidak Berlaku Mulai 2 Februari 2026
Beberapa jenis surat tanah yang tidak lagi menjadi bukti kepemilikan resmi per 2 Februari 2026 antara lain:
- Letter C
- Petok D
- Landrente
- Girik
- Kekitir
- Pipil
- Verponding
- Erfpacht
- Opstal
- Gebrauk
Dijelaskan, dokumen-dokumen tersebut sebenarnya adalah catatan administrasi pajak atau desa di masanya dan bukan bukti hukum kepemilikan. Dikhawatirkan, kepemilikan dokumen tersebut atas sebidang tanah bisa menimbulkan konflik atau sengketa tanah.
