Sidang Lanjutan MK tentang Pengujian Materiil Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 dan menjadi fokus perhatian masyarakat terkait hak konstitusional dalam perkawinan beda agama.
Permohonan diajukan oleh tiga pemohon, yaitu Henoch Thomas, pengamat kebijakan publik; Uswatun Hasanah, advokat; serta Syamsul Jahidin, advokat sekaligus mahasiswa doktoral hukum. Mereka menilai bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menutup hak konstitusional mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menganut agama berbeda. Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Jumat (9/1/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Pemohon III Syamsul Jahidin menyoroti frasa “menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang dinilai tidak jelas dan menimbulkan multitafsir dalam praktik pencatatan perkawinan. Menurutnya, frasa tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan tegas perkawinan dalam konteks pencatatan perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum.
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Namun, menurut para pemohon, norma tersebut selama ini dimaknai secara sempit seolah hanya mengakui dan mencatatkan perkawinan antarpasangan seagama. Penafsiran tersebut, kata pemohon, berdampak langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan beda agama oleh negara, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kerugian konstitusional para pemohon disebut bersifat spesifik, aktual, dan nyata, karena ketentuan tersebut membuat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan masing-masing yang berbeda agama. Situasi itu semakin diperparah dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.
Selain tidak memperoleh kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan, para pemohon juga menyoroti potensi kerugian lanjutan, mulai dari ketidakjelasan hak dan kewajiban suami-istri, status hukum anak, hak keluarga, hingga hak waris dan hak keperdataan lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum, Pasal 28B ayat (1) tentang hak membentuk keluarga, serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewajiban negara melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia.
Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pencatatan perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda tetap dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Sidang perkara ini diperiksa oleh Majelis Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, dengan anggota Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dalam sesi nasihat hakim, Ridwan Mansyur meminta para pemohon memperkuat uraian mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami serta mengelaborasi lebih mendalam kedudukan hukum (legal standing). Sementara itu, Saldi Isra sebelum menutup persidangan menyatakan para pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan.
Gugatan Sebelumnya
Sebelum Henoch dkk, permohonan pengujian pasal serupa kembali muncul di MK. Pemohon adalah seorang warga negara bernama Muhamad Anugrah Firmansyah. Pria yang akrab disapa Ega ini mengatakan permohonannya berbeda dengan perkara 68 dan 24. Permohonan sebelumnya mempersoalkan sah atau tidaknya perkawinan beda agama, sementara Ega menyoroti soal pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan. “Itu dua hal yang berbeda antara sah dan administrasi sifatnya,” ujarnya di kawasan MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Menurut Ega, MK perlu memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 UU Perkawinan karena saat ini pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal itu disebabkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan.
Hakim MK, Daniel Yusmic pernah mendorong agar DPR dan pemerintah menata ulang pengaturan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Saat ini MK tengah menyidangkan perkara 212/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 2 UU Perkawinan. Sebelumnya, MK sudah pernah menolak permohonan serupa dalam perkara 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022.
Perkara 68 dan Pendapat Hakim
Dalam perkara 68, pernyataan Daniel ini muncul sebagai bentuk concurring opinion atau pendapat berbeda. Menurutnya, perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. “Maka sudah seharusnya DPR dan Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal aquo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara,” kata Daniel dikutip dari salinan putusan perkara 68 yang diunggah di situs resmi MK, Rabu (12/11/2025).
Sehingga normal yang dimohonkan dalam perkara 68–Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan–menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. “Saya kira itulah maksud dari para pendiri bangsa dulu, sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu ‘suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’” jelas Daniel.
Perkara 68 kala itu di mohonkan oleh tiga orang konsultan hukum: Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, dan Luthfi Sahputra bersama seorang mahasiswa Anbar Jaya. Mereka meminta MK menafsirkan Pasal 2 UU Perkawinan. Tujuannya supaya perkawinan beda agama bisa dianggap sah. Namun permohonannya ditolak oleh MK. Pun juga perkara nomor 24.
