Jakartatalks.com – Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama jika oknum tersebut menyebut dapat menyuap Hakim Konstitusi dengan tawaran nilai uang tertentu.
“Hati-hati jangan sampai terjebak oleh oknum yang berpura-pura bisa memenangkan sengketa pilkada dengan iming-iming uang sebesar Rp5 miliar atau jumlah lainnya. Semua itu bohong belaka. Lebih baik berhati-hati agar tidak kehilangan uangnya,” kata Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, pada Kamis (9/1/2025).
Ahmad menegaskan bahwa Hakim Konstitusi tidak bisa dan tidak boleh disuap karena mereka adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Mereka pasti akan menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Fadhli juga mengingatkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, terutama dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dia menegaskan kembali bahwa Hakim Konstitusi tidak bisa disuap dan siapapun yang berani melanggar larangan tersebut akan ditindak tegas oleh KPK dan penegak hukum lainnya.
Mantan aktivis mahasiswa ini menyatakan bahwa pihaknya sangat tegas dalam menanggapi rumor dan tawaran dari pihak-pihak yang mengklaim bisa memenangkan sengketa pilkada dengan memberikan uang kepada Hakim MK.
Saat ini, para Hakim Konstitusi sedang diisolasi di tempat yang tidak diketahui dan dibatasi dalam penggunaan alat komunikasi. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang bisa berkomunikasi secara intensif dengan Hakim MK.
“Hakim Konstitusi saat ini sedang diisolasi di suatu tempat dan tidak bisa berkomunikasi secara intensif dengan pihak manapun. Jadi, hanya orang bodoh yang percaya bahwa ada pihak yang bisa berkomunikasi dengan Hakim Konstitusi dan mengklaim bisa memenangkan sengketa pilkada,” tegasnya.
