jakartatalks.com – Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan uang tunai senilai Rp1 triliun di rumahnya. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa hukuman untuk kasus korupsi timah harus ditegakkan secara tegas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
Namun, komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi tidak boleh terbatas pada kasus-kasus kecil. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyoroti mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jauh lebih merugikan negara dan rakyat. Kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah dan dampaknya sangat dahsyat, terutama terhadap APBN yang tertekan luar biasa.
Hardjuno juga menyoroti keterlibatan oknum pejabat dalam skandal BLBI yang membuat kasus ini terus berlanjut hingga puluhan tahun. Satgas BLBI yang dipimpin oleh Mahfud MD juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu, sistem bunga majemuk pada obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI menciptakan beban keuangan yang luar biasa, di mana dana yang seharusnya dikembalikan oleh para debitor justru disubsidi hingga 2043.
Menurut Hardjuno, pemerintah harus berani melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitulasi BLBI dan menagih hak-hak negara dari para debitur. Selain itu, ia juga menyoroti utang negara yang terus membengkak, yang saat ini mencapai Rp8.500 triliun. Angka ini bisa saja mencapai Rp12.000 triliun jika ada yang ditutupi, termasuk burden sharing dengan Bank Indonesia yang mungkin belum masuk hitungan.
Dengan demikian, Hardjuno menekankan pentingnya pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani kasus BLBI dan utang negara yang terus membengkak. Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah harus berani melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi keuangan negara.
