Jakartatalks.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sikap atas adanya pagar laut dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK II, di perairan Kabupaten Tangerang. Ketua MPR ini mengatakan, Prabowo telah memerintahkan agar pagar laut itu disegel dan dicabut.
Bahkan, kata dia, Prabowo meminta agar pembangunan pagar laut itu diusut. “Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu, usut, begitu,” ungkap Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Saat disinggung peluang Prabowo evaluasi PSN di PIK II, ia tak bisa menjawab. Pasalnya, Muzani hanya menjabat Ketua MPR. “Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR,” tandasnya.
Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Kamis (9/1/2025). Pemagaran laut ini dianggap sudah melanggar pengelolaan ruang laut.
Selain itu, diduga pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki izin. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ipung Nugroho Saksono terjun langsung dalam aksi penghentian ini.
Ia menyebut langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.
Jakartatalks.com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pagar laut yang terletak di dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK II, Kabupaten Tangerang, disegel dan dicabut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Prabowo meminta agar pembangunan pagar laut tersebut diusut. “Beliau sudah setuju dengan pagar laut tersebut. Pertama, itu harus disegel. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan agar dicabut dan diusut,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Namun, ketika ditanyakan tentang kemungkinan adanya evaluasi terhadap PSN di PIK II, Muzani tidak dapat memberikan jawaban karena ia hanya menjabat sebagai Ketua MPR.
Pada Kamis (9/1/2025), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyegel pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Tangerang. Aksi ini dilakukan karena pemagaran laut tersebut dianggap melanggar pengelolaan ruang laut dan diduga tidak memiliki izin.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ipung Nugroho Saksono turut terlibat dalam aksi ini dan menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindakan tegas KKP dalam menanggapi aduan dari nelayan serta menegakkan aturan terkait tata ruang laut.
