Jakartatalks.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait berpendapat bahwa perjanjian tertutup tidak selalu merugikan para pelaku usaha. Terkadang, perjanjian tersebut justru membawa dampak positif dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Tidak semua perjanjian tertutup berdampak anti-persaingan,” ungkap Ningrum Natasya pada Jumat (17/1/2025).
Ningrum menjelaskan bahwa perjanjian tertutup dapat meningkatkan skala ekonomi dari setiap pihak serta mengurangi ketidakpastian dalam proses distribusi. Selain itu, perjanjian tersebut juga dapat mendorong efisiensi dengan mengurangi biaya transaksi antara produsen dan distributor.
“Biaya monitoring, observasi, dan lain sebagainya yang biasa digunakan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas dalam proses distribusi dapat dikurangi dengan adanya perjanjian tertutup,” tambahnya.
Menurut Ningrum, perjanjian tertutup juga dapat meningkatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha serta mengurangi perilaku distributor dalam mengambil peluang arbitrase.
“Hal ini terjadi ketika pelaku usaha yang menerima produk dalam jumlah besar, kemudian menjualnya ke pasar lain dengan harga yang berbeda, sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga tersebut,” jelasnya.
Ningrum juga mengakui bahwa dalam UU No.5 tahun 1999, perjanjian tertutup dianggap ilegal tanpa harus membuktikan dampak yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menggunakan pendekatan rule of reason untuk membuktikan adanya dampak negatif dari perjanjian tertutup tersebut.
