Pagar Laut di Tangerang Tak Ada Kaitannya dengan Jokowi, Ungkap Haidar Alwi

Jakartatalks.com – Sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi sorotan terkait dengan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang. Berbagai tuduhan pun dialamatkan kepada Jokowi, mulai dari penjualan laut hingga proyek pribadi yang diklaim sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menilai bahwa tuduhan tersebut tidaklah tepat.

Menurut Haidar, ada beberapa alasan yang membuatnya yakin bahwa polemik pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang, tetapi juga di daerah lain seperti Bekasi dan Surabaya yang tidak termasuk dalam PSN. Yang disetujui oleh Jokowi bukanlah pagar laut, melainkan PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland.

Haidar juga menjelaskan bahwa sebagai presiden, Jokowi hanya menetapkan kebijakan, sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga terkait. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjabat adalah PSN, namun jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu merupakan tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya.

Menurut Haidar, PSN Tropical Coastland PIK 2 bukanlah inisiatif pemerintah, melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan dari pihak swasta. Pengusul proyek tersebut kemudian diminta untuk mempresentasikan dan dinilai kelayakannya oleh Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diserahkan kepada Presiden.

Namun, Haidar juga menyinggung kemungkinan adanya pihak swasta yang mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi. Hal ini terbukti dengan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal, aturan tidak memperbolehkan adanya sertifikat untuk dasar laut. Haidar menegaskan bahwa masyarakat sudah mengetahui siapa yang diuntungkan dari hal ini.