jakartatalks.com – MK Gelar Sidang Putusan Pilkada 2024, Kapolres Diminta Jamin Keamanan
JakartaTalks.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan perkara Pilkada 2024 pada Selasa dan Rabu (4-5/2/2025). Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan baru-baru ini.
Kepala Biro Umum MK, Budi Wijayanto, menyatakan bahwa putusan yang akan dibacakan pada 4 Februari 2025 merupakan putusan untuk perkara-perkara yang tidak akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Oleh karena itu, dukungan dan jaminan keamanan dari pihak Kepolisian sangat diperlukan untuk menjaga keamanan MK dan seluruh pihak yang terlibat.
“Semangat pimpinan kami Pak Kapolres, yaitu tetap ingin memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan,” kata Budi dalam keterangannya.
Budi juga menegaskan bahwa semangat MK yang tanpa batas dapat terus dilanjutkan tanpa adanya sekat-sekat, meskipun keamanan dan pengamanan merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kapolres, bahwa keamanan harus tetap terjaga tanpa menimbulkan ketakutan.
Dalam sidang putusan nanti, akan ditentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan. Untuk perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian, MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan pada 7 hingga 17 Februari mendatang.
Dalam sidang tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli. Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, setiap pihak diperbolehkan mengajukan maksimal enam orang saksi dan ahli. Sedangkan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wali Kota, setiap pihak diperbolehkan mengajukan maksimal empat orang saksi dan ahli. Para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan daftar nama saksi dan ahli paling lambat satu hari sebelum hari persidangan.
Sebagai informasi, MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 sejak tanggal 8 hingga 31 Januari 2025. Pada Jumat (31/1/2025), Majelis Hakim Konstitusi telah menyelesaikan sidang dengan agenda Jawaban KPU selaku Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.
Selama persidangan, baik saat pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon maupun saat mendengarkan Jawaban KPU dan Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, semua pihak telah diberikan kesempatan yang adil untuk menjelaskan argumen dan fakta yang dimiliki.
