Jakartatalks.com – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya akan memantau ketat harga eceran tertinggi (HET) gas tabung 3 kilogram (kg). Pengawasan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pengecer dapat menjual gas melon subsidi 3 kg.
Helfi mengingatkan bahwa akan ada sanksi bagi penjual yang menjual gas melon di atas HET. “Kami akan tetap melakukan pengawasan dan apabila ada pelanggaran atau penyimpangan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka akan diberikan sanksi,” kata Helfi saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).
Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin. “Kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Ditjen Migas yang mungkin akan mencabut izin tersebut,” ujar Helfi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ditanya mengenai polemik kelangkaan LPG belakangan ini. Dasco mengungkapkan bahwa telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo pada Senin (3/2/2025) malam.
“Setelah berkomunikasi dengan Presiden, beliau memerintahkan kepada Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada agar dapat berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
