Jakartatalks.com – Koalisi masyarakat sipil menyoroti wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum dan militer melalui revisi undang-undang (RUU) Polri, Kejaksaan, dan TNI. Koalisi ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan. Dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025), Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan bahwa rencana penambahan kewenangan ini sangat keliru.
“Alih-alih memperkuat pengawasan, lembaga-lembaga tersebut justru terlihat tengah berlomba-lomba untuk menambah kewenangannya,” ujar Julius. Ia mencontohkan beberapa kasus penyimpangan yang melibatkan Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang ada saat ini belum dapat dijalankan dengan baik.
Julius juga mengkhawatirkan bahwa penambahan kewenangan ini dapat membahayakan iklim penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, terutama jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebagai solusi, ia menegaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi dengan memperkuat lembaga pengawas independen yang ada.
Berdasarkan Indeks Rule of Law 2024 yang dirilis World Justice Project (WJP), Indonesia berada di peringkat ke 68. Posisi ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yang berada di urutan 66. Oleh karena itu, Julius menegaskan bahwa evaluasi sistem pengawasan internal lembaga penegak hukum dan militer menjadi sangat penting untuk mencegah praktik impunitas.
Selain memperkuat lembaga pengawas independen, Julius juga menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. “Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif dengan kewenangan dan sumber daya yang memadai,” tambahnya.
Julius menegaskan bahwa reformasi penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan membangun akuntabilitas lembaga pengawas independen. Untuk itu, ia mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan dan menolak pembahasan RUU Polri, Kejaksaan, dan TNI. Dengan demikian, diharapkan sistem penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia dapat diperkuat dan meningkat ke arah yang lebih baik.
