Jakartatalks.com – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp5,4 triliun akibat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan, Bambang Sugeng Rukmono saat menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (12/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Bambang menyampaikan bahwa Pagu Kejaksaan Tahun Anggaran (TA) 2025 awalnya sebesar Rp24,2 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari program pelayanan dan penegakan hukum sebesar Rp1,82 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp23,1 triliun.
Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp5,4 triliun, disposisi anggaran yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar Rp18,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,6 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp2,5 triliun dan Rp11,1 triliun.
Bambang menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut terjadi pada belanja barang sebesar Rp1,9 triliun dan belanja modal sebesar Rp3,4 triliun. Namun, untuk belanja pegawai tidak mengalami pengurangan.
“Meskipun demikian, kami akan tetap berusaha memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kami,” ujar Bambang.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, diharapkan Kejagung tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efisien. Hal tersebut juga sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
