Jakartatalks.com – Presiden Prabowo Subianto perlu memperhatikan juga keadaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diduga masih terdapat jaksa yang tidak profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo dapat turun tangan untuk menangani masalah ketidakprofesionalan jaksa dalam menangani kasus korupsi dan lelang aset sitaan.
“Lakukanlah pembersihan dan perbaikan para pejabat yang berada di Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan pembersihan di semua lembaga negara, terutama Aparat Penegak Hukum (APH), agar dapat berhasil dalam menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi adanya kebutuhan untuk membersihkan Kejagung muncul akibat adanya oknum jaksa yang diduga menutup-nutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar dalam dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa memberikan penjelasan mengenai sumber dana tersebut, yang menimbulkan kecurigaan dalam penanganan kasus tersebut.
“Sangat aneh jika aparat penegak hukum mencoba menutup-nutupi kejahatan yang sedang ditangani, termasuk dugaan manipulasi dalam melepas aset sitaan yang dianggap jauh dari nilai seharusnya,” ujar Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak tegas terkait dugaan pelanggaran tersebut,” lanjutnya.
Fernando juga menyarankan agar upaya untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) ditolak, karena akan memperparah proses penyidikan yang sejauh ini menjadi kewenangan Polri.
