Penggeledahan KPK di Kantor Gubernur Riau
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Riau, pada Senin (10/11). Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pemerasan yang menjerat Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang relevan dengan perkara ini.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen dan alat elektronik sebagai barang bukti. Salah satu dokumen yang diamankan adalah terkait penganggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Ia menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang menimpa Abdul Wahid dan pihak-pihak terkait.
Selain itu, penyidik juga memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bagian Protokol Provinsi Riau. Meskipun tidak diungkapkan secara rinci, penyidik meminta keterangan lebih lanjut dari kedua pejabat tersebut. Budi menegaskan bahwa upaya paksa penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang dapat memperkuat proses penyidikan.
Pentingnya Kooperasi Masyarakat
Dalam proses penyidikan, KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait kasus dugaan korupsi terhadap Abdul Wahid agar bersikap kooperatif. Imbauan ini dilakukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. KPK menekankan bahwa koordinasi antara lembaga dan masyarakat sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penyidikan.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (3/11).
Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam. Kedua tersangka ini diduga terlibat dalam praktik suap yang melibatkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan di Riau.
Awal Kasus Dugaan Korupsi
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga berujung pada OTT terhadap Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.
Praktik suap ini dimulai pada Mei 2025 ketika Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, Ferry Yunanda, menggelar pertemuan dengan enam Kepala UPT Wilayah I–VI di salah satu kafe di Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas kesanggupan memberikan fee yang akan disetorkan kepada Abdul Wahid sebagai imbalan atas penambahan anggaran tahun 2025.
Fee tersebut berkaitan dengan penambahan anggaran program pembangunan jalan dan jembatan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Ferry kemudian melapor kepada Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, tentang kesanggupan memberikan fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Namun, Arief menolak besaran tersebut dan meminta peningkatan menjadi 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar.
Arief, yang diduga mewakili Abdul Wahid, meminta fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar. Menurut Tanak, Abdul Wahid menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Melalui Arief, Abdul Wahid mengancam akan mencopot atau memutasi pejabat Dinas PUPR-PKPP yang tidak bersedia menyetujui permintaan tersebut.
Penyelesaian Kesepakatan Fee
Setelah kesepakatan tersebut, Sekretaris Dinas bersama seluruh Kepala UPT kembali menggelar pertemuan dan menyepakati besaran fee untuk Gubernur sebesar 5 persen. Kesepakatan ini kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas menggunakan kode “7 batang” yang berarti Rp 7 miliar. Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP.
Para tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
