Penyelidikan Kecelakaan Kapal Menabrak Jembatan Mahulu
Insiden kapal menabrak Jembatan Mahulu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada 23 Desember 2025 masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwajib. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah kejadian tersebut mengandung unsur kelalaian, kesengajaan, atau tindak pidana.
Pihak kepolisian telah melakukan pertemuan dengan pemilik kapal dan nakhoda, serta instansi terkait, untuk membahas kronologis kejadian dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil. Pertemuan ini dilakukan di Hotel Aston Samarinda, dipimpin oleh KSOP Kelas I Samarinda.
Pembahasan Ganti Rugi
Dalam rapat tersebut, pemilik kapal dan nakhoda menyampaikan kronologis peristiwa serta membahas kesanggupan memberikan ganti rugi atas kerusakan jembatan. Meski pembicaraan mengenai ganti rugi terus dilakukan antara pemilik kapal dan Dinas PUPR Kaltim, kepolisian menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar ranah mereka.
Proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Polisi melakukan penyelidikan untuk melihat apakah terdapat kelalaian, kesengajaan, atau unsur pidana dalam kejadian tersebut. Terkait ganti rugi, itu urusan pihak kapal dengan PU, dan kepolisian tidak ikut campur di sana.
Surat Edaran KSOP Samarinda
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda membeberkan hasil evaluasi menyeluruh pasca insiden kapal tongkang yang menabrak pilar jembatan. Dalam rapat koordinasi bersama Komisi II DPRD, Dinas Perhubungan, PUPR, serta asosiasi pemilik kapal di Hotel Aston, Kota Samarinda, Selasa (30/12/2025), diputuskan adanya pengetatan pengamanan saat kapal melintas dibawah jembatan (pengolongan).
Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, menyatakan bahwa salah satu langkah mitigasi utama adalah penambahan kapal pengawal (escort) untuk mendampingi kapal tunda (tugboat) dan kapal pembantu (assist) yang sudah ada. Pengamanan ini juga melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memastikan keamanan maksimal.
Mursidi membeberkan kronologi insiden yang terjadi di Jembatan Mahulu baru-baru ini. Bahwasanya, kecelakaan tersebut dipicu oleh ketidaksesuaian waktu manuver dengan kondisi kepadatan arus di hilir. Saat kejadian, area tambat sebelum Jembatan Mahakam dilaporkan sudah penuh. Namun, kapal tersebut tetap memaksakan masuk melalui Jembatan Mahulu.
Ketika diminta berputar balik karena jalur di depan penuh, kapal mengalami kendala manuver akibat arus sungai yang sangat kuat. Ia menyoroti adanya gangguan manuver akibat beberapa kapal yang berlabuh di area terlarang sebelum jembatan. “Jadi arus kuat, kapal tidak sempat melakukan manuver untuk balik sehingga terbawa arus dan terjadi benturan. Disana juga ada kapal yang berlabuh, dalam waktu dekat akan ditertibkan melalui patroli bersama Polairud dan distrik navigasi,” tegasnya.
Aturan Spesifikasi Kapal
Terkait aturan spesifikasi kapal yang kini dilarang melintas oleh pihak pemerintah provinsi. Mursidi mengakui bahwa mayoritas tongkang batu bara yang melintasi Sungai Mahakam berukuran 300 feet, melebihi batas ideal 200 feet yang pernah dibahas sebelumnya. Mengingat peran vital jalur logistik ini, KSOP tetap mengizinkan perlintasan namun dengan syarat pengamanan ekstra ketat.
“Rata-rata kapal tongkang batu bara di sini ukurannya 300 feet. Maka antisipasinya bukan pelarangan, melainkan penguatan pengamanan dengan penambahan escort saat pengolongan jembatan,” imbuhnya. Kapal dengan muatan 300 feet tetap diperbolehkan melintas, tetapi kini ‘dipaksa’ mematuhi rekomendasi hasil rapat.
KSOP sendiri akan membuat edaran:
* Larangan labuh, semua kapal yang bermuatan tidak diperbolehkan untuk berlabuh di daerah-daerah yang terlarang. Maksud terlarang itu adalah dekat jembatan dan mengganggu alur.
* Kewajiban pemanduan mesti dilakukan pihak kapal. Kita koordinasikan tanggung jawab dari BUP Pemanduan karena wilayah perairan Sungai Mahakam ini mulai dari Muara Muntai sampai ke Muara Berau itu wajib pandu. Maka semua kapal itu wajib untuk dilakukan pemanduan.
Ke depannya, KSOP akan menerapkan sistem antrean pengolongan yang lebih terintegrasi. Jika area berlabuh di Jembatan Mahakam sudah mencapai kapasitas maksimal, maka kapal-kapal yang berada di hulu (seperti di Jembatan Mahulu) akan ditahan terlebih dahulu guna menghindari penumpukan yang berisiko memicu kecelakaan di hilir.
“Intinya, pengolongan di jembatan atas harus menunggu sampai kondisi di jembatan bawah (Mahakam) sudah terurai. Ini adalah bagian dari mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tandas Mursidi.
Sebelumnya diberitakan, jembatan yang dibangun dengan APBD Kaltim ini mengalami kerusakan pasca ditabrak kapal tongkang bermuatan batubara Selasa (23/12/2025) pukul 05.30 Wita. Tongkang dengan nama lambung M80-1302 ini ditarik Tugboat (TB) KD 2018 dari hulu Sungai Mahakam menuju ke muara nampak membawa ribuan metriks ton batubara tersebut diduga akan mengolong di bawah jembatan, namun belum pada jadwalnya.
Kompol Rachmat turut mengatakan, sepekan sejak kejadian tabrakan, ada delapan saksi telah diperiksa dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai terduga pelaku yang menyebabkan insiden penabrakan Jembatan Mahulu. Untuk itu, Polairud akan terus berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya seperti Dinas PUPR, KSOP, dan Pelindo untuk melengkapi penyidikan.
Mengenai kemungkinan penerapan sanksi pidana kepada pihak yang bertanggung jawab, kepolisian menyatakan hal tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pengembangan penyidikan di lapangan. “Ya itu tergantung hasil penyelidikan,” sebutnya.
Di sisi lain, soal pengetatan pengolongan kapal yang direncanakan KSOP untuk kapal yang melintas di bawah jembatan, Polairud menyatakan kesiapannya untuk berintegrasi dan bekerjasama demi mencegah insiden serupa terulang kembali di masa depan. “Intinya kami siap bekerja sama dengan pihak–pihak terkait agar insiden sama tidak terulang,” pungkas Kompol Rachmat.
