Gugatan terhadap Undang-Undang ASN yang Dianggap Tidak Adil
Seorang dokter dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yaitu dr. Ria Merryanti A.P., M.H., telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang ASN karena dianggap membuka celah kembalinya praktik dwifungsi yang selama ini dipersoalkan. Dokter Ria merasa bahwa regulasi tersebut memberi ruang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa kewajiban pensiun dini atau mengundurkan diri dari institusi kepolisian.
Ketidakadilan dalam Regulasi ASN
Menurut Ria, ketentuan dalam UU ASN membuka ruang yang sangat luas bagi anggota Polri aktif untuk masuk ke jabatan sipil, sementara ASN sipil harus melalui proses panjang dan penugasan yang tidak ringan. Ia menyampaikan hal ini kepada Tribunnews pada Rabu (31/12/2025), menjelaskan bahwa kondisi ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan supremasi sipil.
Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 19 ayat (2) huruf b UU ASN, khususnya frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Norma tersebut dinilai memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara, baik jabatan struktural, fungsional, manajerial, maupun nonmanajerial.
Peran Polri dalam Jabatan Sipil
Para pemohon juga mempersoalkan pasal-pasal dalam UU ASN yang dinilai membuka celah bagi Polri aktif menduduki jabatan ASN tanpa harus mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Menurut para pemohon, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan supremasi sipil.
Dalam permohonannya, Ria juga menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya secara langsung. Sebagai ASN yang berdinas di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ia harus menjalankan tugas dengan jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal dan keluarganya. “Saya harus bertugas jauh dari keluarga dan anak-anak saya. Itu adalah konsekuensi yang saya jalani sebagai ASN sipil,” ujarnya.
Namun, ketika ada pihak lain yang bisa masuk ke jabatan sipil tanpa melalui proses dan pengorbanan serupa, di situ letak ketidakadilannya.
Kritik dari Mantan Kepala BAIS TNI
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman B. Ponto menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut aturan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Soleman Ponto dalam podcast bersama jurnalis Fristian Griec, membahas polemik penempatan anggota Polri aktif di sejumlah kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian, Kamis (18/12/2025). Menurut Ponto, Perpol 10/2025 membuka kembali ruang penafsiran yang telah ditutup oleh Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan di luar struktur Polri.
Penjelasan Kapolri
Kapolri menegaskan Perpol tentang penugasan polisi aktif di jabatan sipil disusun untuk menindaklanjuti dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyusunan Perpol tersebut dilakukan setelah melalui konsultasi dengan kementerian dan para pemangku kepentingan terkait. Hal itu disampaikan Listyo Sigit saat ditemui usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia menegaskan Perpol tersebut disusun dalam kerangka menindaklanjuti putusan MK, bukan untuk mengabaikannya. “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu,” ujarnya.
Daftar Lembaga yang Dapat Ditempati Anggota Polri
Berikut daftar 17 Kementerian dan Lembaga yang bisa ditempati anggota Polri:
* Kemenko Polhukam
* Kementerian ESDM
* Kementerian Hukum
* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
* Kementerian Kehutanan
* Kementerian Kelautan dan Perikanan
* Kementerian Perhubungan
* Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
* ATR/BPN
* Lemhannas
* Otoritas Jasa Keuangan
* PPATK
* BNN
* BNPT
* BIN
* BSSN
* KPK
