Perubahan Hukum dan Tantangan Baru dalam Penegakan Keadilan
Pergantian tahun sering kali diiringi dengan berbagai tradisi, seperti membakar petasan atau meniup terompet. Namun, di tengah perayaan tersebut, mungkin kita perlu memikirkan bagaimana cara mengungkapkan kritik secara sopan kepada pihak yang berwenang. Hal ini menjadi penting mengingat adanya perubahan hukum yang signifikan.
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) telah diterapkan sebagai upaya untuk mengakhiri dominasi hukum kolonial. Namun, di tengah proses dekolonisasi hukum ini, muncul kembali diskusi tentang pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara. Pemerintah telah melakukan “pemanisan” hukum, tetapi apakah hal ini benar-benar memberikan perlindungan hak sipil?
Paradoks Delik Aduan
Perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan membuat Presiden dan pimpinan lembaga harus “turun gunung” sendiri jika merasa martabatnya terganggu. Di satu sisi, ini bisa menjadi langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan beban etis dan politik yang berat.
Bayangkan seorang kepala negara yang harus mengadukan rakyatnya sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka akan muncul narasi represi personal. Jika tidak, maka pasal ini bisa menjadi “pasal pajangan” yang tidak efektif. Di titik ini, efektivitas hukum dipertanyakan: apa gunanya sebuah pasal jika sulit dieksekusi tanpa merusak citra pejabat?
Labirin “Kepentingan Umum”
Salah satu tantangan utama dalam KUHP baru adalah Pasal 218 ayat (2), yang menyatakan bahwa penghinaan tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk “kepentingan umum”. Secara doktrinal, ini disebut fair comment. Namun, sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa definisi “kepentingan umum” sering kali digunakan secara fleksibel oleh kekuasaan.
Tanpa parameter yang jelas dalam KUHAP 2025, publik tetap berada dalam ketidakpastian. Apakah kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi merupakan “kepentingan umum”, atau apakah itu dianggap “penghinaan”? Jika batasan ini tetap abu-abu, maka KUHP baru tidak lebih baik dari versi lama; ia hanya memindahkan tanggung jawab dari polisi ke tangan pejabat. Ini bukan pembaruan hukum, melainkan “olimpiade lari estafet” pengekangan berekspresi.
Bola Panas untuk Publik
Sekarang, bola panas ada di tangan kita sebagai masyarakat hukum. Kita perlu mempertanyakan: mana yang lebih berbahaya? KUHP lama yang represif secara terbuka, atau KUHP baru yang tampak demokratis namun menyimpan potensi konflik antara rakyat dan pemimpinnya?
Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan mampu memenjarakan orang, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Jika tahun 2026 ruang siber kita masih dipenuhi dengan saling melaporkan berdasarkan interpretasi subjektif, maka ungkapan “hukum tajam ke bawah namun kini berpakaian rapi ke atas” akan menjadi nyata.
Apakah kita hanya sedang merayakan pergantian sampul buku hukum tanpa benar-benar merombak substansi keadilan di dalamnya? Apakah kita sedang mendewasakan demokrasi, atau justru sedang memformalkan rasa baper ke dalam lembaran negara?
