Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHP ini mencakup berbagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda. Salah satu tindakan yang diatur dalam UU ini adalah ketika seseorang membawa lari perempuan dengan janji cinta palsu.
Menurut KUHP baru, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana besarnya ancaman hukuman?
Penjelasan Pakar Hukum
Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum dari Universitas Trisakti, mengonfirmasi bahwa tindakan membawa lari perempuan dengan janji cinta palsu bisa dipidana sesuai KUHP baru. Ia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 454 KUHP baru.
Sesuai Pasal 454 ayat (2), tindak pidana tersebut terancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Bunyi pasalnya adalah:
“Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.
Pengertian “membawa pergi perempuan” dalam ketentuan ini berbeda dengan “penculikan” dalam Pasal 450 dan “penyanderaan” dalam Pasal 451. Tindakan “membawa pergi perempuan” biasanya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta. Oleh karena itu, tindakan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.
Unsur tindak pidana pada Pasal 454 ayat (2) KUHP baru ini dikaitkan dengan umur sang perempuan yang belum dewasa. Selain itu, pihak yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan orangtua atau walinya.
Delik Aduan
Abdul menyampaikan bahwa tindak pidana dalam Pasal 454 ayat (2) KUHP baru merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan atau laporan resmi dari pihak tertentu. Pasal 454 ayat (4) KUHP baru berbunyi sebagai berikut:
“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya”.
Nantinya, pengadu bisa membawa alat bukti agar langkah hukum bisa diproses. Adapun alat bukti yang bisa digunakan untuk perkara pidana mengacu pada ketentuan UU Nomor 20 tahun 2025 atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Menurut Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru, alat bukti terdiri atas:
- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Keterangan terdakwa
- Barang bukti
- Bukti elektronik
- Pengamatan hakim
- Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Lebih lanjut, Abdul menyebutkan bahwa korban tidak perlu memiliki atau menyiapkan seluruh alat bukti untuk melaporkan pelanggaran. “Alat bukti nanti penyidik juga yang cari,” tutur dia.
Namun, menurut ayat Pasal 454 ayat (5) KUHP baru, jika perempuan itu dinikahi, maka orang yang membawa lari tidak bisa dijatuhi hukuman. Bunyi pasalnya seperti ini:
“Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal”.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
