Polemik Setoran dalam Pelayanan Pas Lintas Batas di Nunukan
Polemik mengenai dugaan adanya praktik setoran dalam pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi sorotan publik. Isu ini berkembang di tengah masyarakat setelah muncul pengakuan dari pihak internal yang menyebut adanya kewajiban setoran rutin bagi petugas di lapangan.
Pas Lintas Batas atau PLB merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan Kantor Imigrasi untuk warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan. Dokumen ini dikeluarkan agar mereka bisa keluar-masuk ke negara tetangga sesuai perjanjian lintas batas tanpa harus menggunakan paspor.
Disebut-sebut, praktik setoran ini berkaitan dengan pelayanan PLB serta aktivitas clearance kapal di kawasan Sebatik. Bahkan, tudingan itu menyeret nama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno, sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana setoran.
Seorang sumber internal Kantor Imigrasi Nunukan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, praktik setoran disebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, petugas di sejumlah pos perbatasan diklaim diwajibkan menyetor dana setiap bulan. Dana tersebut, kata sumber itu, dihimpun dari pelayanan PLB yang dilakukan di luar mekanisme koperasi, serta dari biaya clearance kapal yang melintas di wilayah perbatasan laut.
“Kami diminta setor rutin setiap bulan. Alasannya selalu untuk disampaikan ke atasan. Tapi petugas di lapangan tidak pernah tahu ke mana alirannya dan tidak pernah mendapat apa pun,” ungkapnya. Ia menilai kebijakan tersebut sangat memberatkan petugas yang bertugas di wilayah perbatasan.
Selain menghadapi keterbatasan fasilitas, mereka juga harus menanggung biaya hidup yang tinggi serta risiko keamanan yang tidak kecil. “Kami jauh dari keluarga, akses sulit, biaya hidup mahal, tapi justru masih dibebani setoran. Itu yang kami rasakan tidak adil,” katanya. Sumber tersebut juga mempertanyakan status dana yang dikumpulkan, mengingat pelayanan PLB secara aturan merupakan layanan negara yang tidak dipungut biaya.
“PLB itu gratis menurut regulasi. Kalau begitu, uang yang diminta itu sebenarnya untuk apa dan statusnya apa?” tuturnya.
Bantah Praktik Setoran
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno, membantah adanya praktik tersebut. Ia menegaskan selama masa jabatannya, tidak pernah ada praktik setoran sebagaimana yang dituduhkan. Adrian mengaku pertama kali mengetahui isu tersebut dari pembicaraan internal dan pemberitaan yang beredar.
Awalnya, ia memilih tidak menanggapi karena tidak menemukan sumber resmi yang memuat tudingan tersebut. “Saya dengar isu itu, tapi waktu saya cari beritanya tidak ada. Jadi saya diam. Sampai akhirnya anak-anak di kantor menyampaikan ke saya bahwa isu setoran itu sudah ramai dibicarakan,” ujarnya kepada , Jumat (30/01/2026).
Menurutnya, secara logika pun tudingan tersebut sulit diterima. Pasalnya, pelayanan PLB tidak memungut biaya kepada masyarakat. “PLB itu nol rupiah. Gratis. Tidak ada pungutan. Jadi kalau dibilang ada setoran, sumbernya dari mana?” ungkapnya.
Reformasi Pelayanan Sistem Digital
Adrian menjelaskan, sejak awal bertugas di Nunukan, ia justru memfokuskan diri pada pembenahan sistem pelayanan di wilayah perbatasan. Saat itu, proses pencatatan perlintasan orang dan penerbitan PLB masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis.
Kondisi tersebut dinilainya rentan terhadap kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, ia menggagas penerapan sistem digital. Melalui aplikasi Pengamanan Administrasi dan Monitoring Digital Perbatasan (PAMTAS), seluruh proses pelayanan kini tercatat secara elektronik dan dapat dipantau secara real time.
“Sekarang semua terdata. Siapa yang mengurus PLB, kapan dilayani, berapa jumlah perlintasan, semuanya tercatat. Sistem ini dibuat untuk memastikan akuntabilitas,” jelasnya. Menariknya, aplikasi tersebut mulai dirancang sejak akhir 2024, bahkan sebelum dirinya resmi menjabat di Nunukan.
Langkah itu, kata Adrian, merupakan bentuk mitigasi terhadap potensi penyimpangan pelayanan di kawasan perbatasan. Selain digitalisasi, Kantor Imigrasi Nunukan juga melakukan percepatan layanan. Jika sebelumnya proses penerbitan PLB bisa memakan waktu hingga tiga hari, kini dipangkas menjadi satu hari, bahkan hanya sekitar 30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap.
“Kami percepat layanan bukan sekadar soal efisiensi, tapi untuk menutup celah ‘kalau mau cepat, harus bayar’. Dengan sistem cepat, ruang itu tidak ada,” tegas Adrian. Ia juga meluruskan persepsi masyarakat terkait adanya pembayaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu yang kerap dikaitkan dengan penerbitan PLB.
Menurutnya, biaya tersebut bukan pungutan imigrasi, melainkan biaya jasa foto dan laminasi yang dikelola koperasi setempat. “Di wilayah perbatasan tidak ada studio foto. Koperasi berinisiatif menyediakan layanan foto dan laminasi agar dokumen tidak rusak. Pembayarannya langsung ke koperasi, bukan ke imigrasi,” jelasnya.
Adrian menambahkan, praktik tersebut telah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat dan tidak berkaitan dengan penerimaan negara maupun kantor imigrasi. “Kalau ada yang menyebut itu setoran ke kepala kantor, saya benar-benar tidak paham. Saya tidak pernah menerima apa pun,” lanjut Adrian.
Transparan dan Bebas Pungli
Adrian menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar, khususnya di wilayah perbatasan. Ia juga tidak menutup kemungkinan, isu setoran yang kembali mencuat merupakan praktik lama atau cerita yang terjadi di luar masa kepemimpinannya.
“Kalau di masa saya, dengan sistem digital dan mekanisme yang sekarang berjalan, potensi itu sudah sangat kecil, bahkan hampir tidak ada,” pungkasnya.
