Penjelasan Menko Kumham-Imipas tentang Kasus Kematian Siswa Akibat Penganiayaan oleh Anggota Brimob
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan terkait insiden kematian seorang siswa Mts di Tual, Maluku yang tewas akibat dipukul oleh anggota Brimob dengan menggunakan helm. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, harus mematuhi hukum.
Yusril menyampaikan kekecewaannya atas kematian AT (14 tahun), siswa madrasah tsanawiyah (MTs) yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Ia menekankan bahwa tidak ada orang yang bisa melanggar hukum tanpa konsekuensi, termasuk aparat negara. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Bripda MS sangat melampaui batas perikemanusiaan dan bertentangan dengan tanggung jawab polisi sebagai pelindung masyarakat.
Tanggapan Terhadap Tindakan Bripda MS
Yusril menyoroti pentingnya menghukum oknum aparat yang melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa pengadilan pidana harus menjadi tempat untuk menyelesaikan kasus ini. Selain itu, ia mendesak agar Bripda MS dibawa ke sidang etik dan diperlakukan sesuai prosedur hukum.
Ia juga menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas wafatnya korban. Sebagai bagian dari Komite Reformasi Polri, Yusril menekankan pentingnya reformasi sistem kepolisian untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Respons dari Polda Maluku dan Mabes Polri
Yusril mengapresiasi respons cepat dari Polda Maluku dan Mabes Polri terhadap kasus ini. Menurutnya, permintaan maaf dari Mabes Polri menunjukkan sikap rendah hati dan komitmen untuk perbaikan. Selain itu, ia menyebutkan bahwa polres setempat telah menahan Bripda MS dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.
Proses Hukum yang Sedang Berlangsung
Kepolisian Resor (Polres) Tual, Maluku, telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap AT. Saat ini, proses penyelidikan sudah berada pada tahap penyidikan, dan status Bripda MS berubah dari terlapor menjadi tersangka.
Peristiwa ini bermula saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi dengan menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saat berada di lokasi, Bripda MS bersama aparat lainnya turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan. Dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi, dan Bripda MS disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat. Helm tersebut mengenai pelipis kanan AT, sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya.
AT kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia.
Ancaman Hukuman yang Dikenakan
Bripda MS dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.
Upaya Perbaikan Citra Kepolisian
Yusril menegaskan bahwa Komite Percepatan Reformasi Polri terus-menerus membahas perbaikan citra kepolisian. Rekomendasi yang dibuat mencakup rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Komite saat ini sedang memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden.
