Aksi Massa KAPAK Tuntut KPK Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil Pikap
Jakarta – Massa dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) kembali menggelar aksi di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4/2026). Mereka menuntut lembaga anti korupsi segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India yang disebut akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara. Massa KAPAK juga sempat mengamuk dengan membakar spanduk yang menyebutkan dugaan korupsi PT Agrinas Pangan Nusantara serta melemparkan botol berisi cat merah ke depan gedung KPK.
Tuntutan KAPAK kepada KPK
Koordinator Aksi KAPAK, Adib Alwi, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan langkah simbolis agar KPK segera mengambil tindakan. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki banyak pertanyaan mengenai rencana impor ratusan ribu mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut Adib, pengadaan ini diduga minim transparansi, urgensi dipertanyakan, dan potensi kerugian negara sangat besar. “Rencana impor dalam jumlah besar bukan hanya soal logistik. Ini menyangkut penggunaan anggaran, arah industrialisasi nasional, dan keberpihakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menyoroti beberapa pertanyaan penting, seperti mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Mengapa jumlahnya begitu masif? Siapa yang diuntungkan?
Masalah dalam Pengadaan Impor
Adib Alwi membeberkan indikasi masalah dalam pengadaan impor ini, antara lain:
- Tidak adanya kajian publik yang transparan mengenai kebutuhan 105.000 unit mobil.
- Tidak jelasnya mekanisme distribusi mobil pikap ke koperasi, seperti siapa penerima, bagaimana seleksinya, dan apa indikator keberhasilannya.
- Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional yang justru bisa diperkuat melalui program ini.
Ia menegaskan bahwa jika semua ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan potensi pengulangan pola lama, proyek besar, narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada kerugian negara.
Desakan KAPAK kepada DPR dan BPK
Selain menuntut KPK melakukan penyelidikan awal, KAPAK juga mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas proyek mobil Agrinas. Menurut Adib, Pansus diperlukan karena skala proyek impor 105.000 mobil pikap dari India yang sangat besar dan berdampak nasional, lalu indikasi ketidaktransparanan dalam proses perencanaan serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Selain DPR, lembaga penegak hukum dan audit negara tidak boleh menunggu sampai kerugian benar-benar terjadi. Jadi, bisa berjalan beriringan, di mana BPK melakukan audit investigatif terbuka, KPK melakukan penyelidikan awal terhadap potensi korupsi serta pemerintah membuka seluruh dokumen perencanaan dan pengadaan kepada publik,” jelas dia.
Ujian bagi Lembaga Negara
Adib Alwi menegaskan bahwa kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah, apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat.
“Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras, karena dalam negara demokrasi, diamnya kekuasaan adalah awal dari skandal yang lebih besar,” pungkasnya.
